NISN, Dilema Buat Sekolah di Tingkat Dasar

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) merupakan layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara nasional yang dikelola oleh Bagian Sistem Informasi Biro Perencanaan Depdiknas yang merupakan bagian dari program Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Departemen Pendidikan Nasional. Layanan NISN menerapkan sistem komputerisasi yang terpusat dan online untuk pengelolaan nomor induk siswa skala nasional sesuai Standar Pengkodean yang telah ditentukan.  


Format Pengkodean
AAAXXXYYYY (10 karakter berupa angka)
Keterangan:

• AAA : tiga karakter angka menunjukkan tahun lahir
• XXXYYYY : tujuh karakater angka menunjukkan nomor urut yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
  • XXX : tiga karakter angka untuk pengelompokan oleh sistem, dan
  • YYYY : empat karakter angka nomor urut dalam pengelompokan XXX.

Tujuan dan Manfaat

1. Mengidentifikasi setiap individu siswa (peserta didik) di seluruh sekolah se-Indonesia secara standar, konsisten dan berkesinambungan.
2. Sebagai pusat layanan sistem pengelolaan nomor induk siswa secara online bagi Unit-unit Kerja di Depdiknas, Dinas Pendidikan Daerah hingga Sekolah yang bersifat standar, terpadu dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi terkini.
3. Sebagai sistem pendukung program Dapodik dalam pengembangan dan penerapan program-program perencanaan pendidikan, statistik pendidikan dan program pendidikan lainnya baik di tingkat pusat, propinsi, kota, kabupaten hingga sekolah, seperti: BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Ujian Nasional, Pangkalan Data dan Informasi Pendidikan, Sistem Informasi Manajemen Sekolah hingga Beasiswa.

Namun, belakangan ini, NISN menjadi momok dan dilema bagi sekolah di tingkat dasar. NISN yang sudah menjadi angka keramat yang wajib dimiliki siswa menjadi permasalahan yang pelik karena sekolah di tingkat lanjutan benar2 menjadikan NISN sebagai kata kunci bagi siswa dalam segala kegiatan. Siswa yang tak memiliki NISN tak boleh ikut ini itu. Ujung-ujungnya siswa berbondong-bondong mendatangi sekolah-sekolah di tingkat dasar dimana mereka berasal. Padahal untuk mendapatkan NISN bukanlah hal mudah apalagi buat sekolah-sekolah di pinggiran. Meskipun sekolah sudah mengajukan NISN untuk semua siswa, Kemendiknas tak kunjung mengirimkan atau memberitahukan secara resmi hasilnya. Satu-satunya jalan keluar adalah melihat atau mendownload sendiri NISN dan akun Dapodik. Namun ironisnya akun dapodik tak diurus dengan baik oleh Kemendiknas. Dapodik satu-satunya alamat website yang menjadi rujukan NISN kini tak lagi aktif. Selanjutnya muncullah website baru untuk mencari NISN yaitu di http://nisn.data.kemdiknas.go.id, namun inipun tak cukup membantu. NISN hanya bisa dicari dengan cara mencari satu-persatu by name, bagi sekolah yang siswanya 200-300an akan sangat kesulitan mencari NISN bagi seluruh siswanya. Apalagi situs inipun nampaknya tak bekerja optimal, saya sendiri sudah mencoba berkali-kali mencari NISN by name, tapi tak satupun NISN muncul, bahkan anak yang sudah mendapat NISN pun saat dicari di website ini tak ada jawabannya.`
Artinya, kementerian pendidikan sendiri belum bisa memberikan layanan yang mudah dan terjangkau dalam hal NISN ini, maka semestinya Kementerian Pendidikan Nasional mengambil tindakan antisipatif untuk menanggulangi terjadinya kekisruhan di bawah. Keributan dimana sekolah lanjutan mewajibkan siswanya memiliki NISN dengan memaksa anak untuk menanyakan kepada sekolah di tingkat dasar dimana anak berasal, padahal sekolah di tingkat dasar mengalami kesulitan untuk mendapatkan daftar NISN, jadilah, Sekolah tingkat lanjutan menyalahkan sekolah tingkat dasar, bahkan siswa dan wali siswa ikut terbawa menganggap sekolah di tingkat dasar tak becus ngurus administrasi siswa.
Jika pemerintah sendiri belum bisa memberikan layanan maksimal dalam hal NISN, mestinya pemerintah memberikan surat edaran kepada sekolah/madrasah untuk tidak mengeramatkan NISN, agar belajar siswa tidak terhambat hanya karena NISN. Apa maksudnya, pemerintah mencanangkan gerakan wajib belajar sekian tahun...tetapi pemerintah malah menciptakan jebakan-jebakan yang mempersulit siswa dalam mendapatkan layanan pendidikan hanya karena 10 digit nomor yang disebut NISN.